By : Ulfa Rachma, S.H.

Virus COVID-19 yang terus menyebar membuat Indonesia menetapkan bahwa COVID-19 sebagai bencana Nasional dalam  Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Pemerintah juga kemudian menghimbau untuk melakukann Pembatasan Sosisal Berskala Besar (“PSBB”) yang kemudian masing-masing daerah meminta kepada Pemerintah Pusat untuk mengizinkan daerah-daerah tersebut melakukan PSBB. Sebagai contoh Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang kemudian disusul oleh daerah-daerah lain seperti Kota Bandung, Sumedang, Bekasi, Tangerang, dan yang lainnya.

Dalam rangka PSBB salah satu  bentuk pembatasan yang diberlakukan adalah  berupa penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/kantor atau work from home  dengan pengecualian bagi pelaku usaha yang bergerak pada sektor kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi (TI), keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, dan/atau kebutuhan sehari-hari.

Kemudian adanya himbauan mengenai physical distancing untuk menekan penyebaran COVID-19. Physical distancing dan pembatasan tersebut tentu merugikan ekonomi banyak  pelaku usaha baik sebagai supplier, penyedia jasa, pemberi jasa, distributor dan konsumen.

Banyak yang beropini Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional dapat dijadikan dasar bagi pelaku usaha untuk menyatakan Force Majeur. Maka dari itu penulis akan mencoba membahas permasalahan tersebut.

Force Majeure dalam Hukum Indonesia

Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur :

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan  bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Pasal 1245 KUHPerdata mengatur :

Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa [overmacht] atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Berdasarkan Pasal-Pasal yang telah diuraikan diatas maka unsur-unsur keadaan memaksa adalah :

1.    Keadaan yang tidak terduga;

2.    Tidak ada itikad buruk kepada debitur;

3.    Keadaan yang tidak disengaja;

4.    Keadaan tersebut menghalangi debitur berprestasi;

5.    Jika prestasi dilaksanakan akan terkena larangan;

6.    Keadaan yang timbul diluar kemauan dan kemampuan para pihak;

7.    Keadaan tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Biasanya para Pihak akan mencantumkan klausula mengenai Force Majeure  didalam Perjanjian guna mendapatkan kepastian hukum dan biasanya diatur juga mengenai konsekuensi dari adanya peristiwa Force Majeure.

Jenis-Jenis Force Majeure

Force Majeure berdasarkan teori terdiri dari dua jenis yaitu  :

  1. Force Majeure Absolut

Force majeure absolut terjadi apabila kewajiban benar-benar tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, sehingga pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh para Pihak ; dan

2.    Force Majeure Relatif

Force majeure relatif dapat terjadi ketika suatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan namun dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar dari pihak debitur.

Akibat Dari Force Majeure

Jika menyatakan Force Majeure maka akibat-akibat yang dapat ditimbulkan sebagai berikut :

1.    Penundaan Kewajiban

Penundaan Kewajiban ini terjadi apabila mengalami Force Majeure yang bersifat sementara, misal PSBB telah dicabut dan Perusahaan dapat kembali beroperasi;

2.    Pengakhiran Perjanjian

Pengakhiran Perjanjian dalam hal halangan tersebut bersifat tetap dan dengan berakhirnya Perjanjian tersebut maka kontra prestasi juga ikut berakhir.

Apakah COVID-19 termasuk Force Majeure?

Pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah isi dalam Perjanjian, dalam hal didalam Perjanjian disebutkan secara tegas bahwa wabah penyakit atau penutupan akses (lockdown) merupakan keadaan force majeure maka virus COVID-19 dan penutupan akses oleh Pemerintah dapat dinyatakan sebagai alasan force majeure.

Jika didalam Perjanjian hal-hal diatas tidak disebutkan maka yang harus diperhatikan adalah prestasinya, bukan hanya sekedar memperhatikan peristiwanya dan peristiwa tersebut pun merupakan kejadian yang tidak dapat diduga sebelum dibuat perjanjian oleh Para Pihak.

Sebagai contoh, apabila prestasinya adalah kewajiban yang tidak ada hubungannya dengan wabah penyakit atau penutupan akses seperti membayar utang, maka peristiwa wabah penyakit atau penutupan akses tidak dapat menggugurkan kewajiban pembayaran, dikarenakan ATM masih berfungsi dan adanya mobile banking dimana pembayaran dapat dilakukan melalui online.

Selanjutnya, keadaan force majeure jika sifatnya sementara, hanyalah menunda kewajiban debitur, tidak mengakhiri perjanjian kecuali ditegaskan dalam perjanjian atau adanya kesepakatan para pihak.

Dengan demikian, jika  wabah virus corona berakhir atau pemerintah mencabut lockdown, pihak kreditur dapat menuntut kembali pemenuhan prestasi debitur atau dapat juga memilih mengakhiri perjanjian dengan ganti rugi. Hal ini sesuai dengan  ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata yang berbunyi:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Misalnya, dalam hal perjanjian pemenuhan suatu prestasi, akibat wabah virus corona ini, para pihak dengan kesepakatan bersama dapat melakukan penjadwalan ulang terhadap pemenuhan prestasinya baik dalam hal pembayaran atau kewajiban lainnya.